Gambaran Mengenai Peta Ekonomi Indonesia
1. Keadaan Geografis
a. Indonesia terdiri dari enam
kepulauan besar (Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara )
b. Mempunyai daratan seluas 195-200
juta hektar, terletak didaratan tropika dengan curah hujan yang tinggi dan
hanya dibedakan ke dalam 2 musim setiap tahun
c. Berbagai sumber pertambangan yang
amat berharga, seperti minyak-gas alam, batu bara, timah, tembaga, dan sumber
tambang lainnya, merupakan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia sebagaimana
terlihat dalam tabel 1 meliputi lokasi serta jenis tambangnya, antara lain :
Jenis
Bahan Tambang
|
Lokasi Tambang
|
Aspal alam
|
Sulawesi
Tenggara
|
Batu Bara
|
Sum.barat
&Sum selatan
|
Bauksit
|
Riau
|
Nikel
|
Sul.selatan,
Maluku
|
Timah
|
Sum.Sel
& Riau
|
Mangan
|
Jawa
Barat, D.I Yogyakarta
|
Tembaga
|
Irian Jaya
|
Pasir Besi
|
Jawa
Tengah
|
Emas & perak
|
Jawa Barat
|
Kedudukan Geografi Indonesia sepanjang garis
khatulistiwa dan posisi sebagai wilayah pendukung, serta terletak pada posisi
silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropika dan cuaca
musim-musim yang memberikan kondisi alamiah serta kedudukan dan peranan
strategis yang sangat tinggi nilainya, baik dalam percaturan politik ekonomi
dan perdagangan khususnya.
1. Penyebaran Penduduk Indonesia
Tidak meratanya penyebaran penduduk di Indonesia ini,
sebagian besar penduduk terpusatkan di Pulau Jawa, ini membuktikan bahwa di
satu pihak pula Jawa sudah kelebihan penduduk (over populated), sedangkan
dipihak lain artinya di Pulau luar Jawa justru kekurangan penduduk (under
populated). Penyebaran Penduduk yang tidak merata ini menyebabkan akibat-akibat
sebagai berikut :
a. Di Pulau Jawa
·
Karena
terlalu banyaknya tenaga kerja, timbul persaingan sehingga upah cenderung
rendah dan disamping itu jumlah pengangguran yang meningkat
·
Rendahnya
upah serta meningkatnya pengangguran, merupakan salah satu penyebab meningkatnya
gejala kriminalitas, hal ini mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat
b. Di luar Pulau Jawa
·
Kurangnya
tenaga kerja sebagai akibat kurangnya penduduk telah menyebabkan upah tenaga
kerja cenderung tinggi yang merupakan salah satu penyebab tingginya biaya produksi
di daerah luar pulau Jawa, disamping masih tingginya biaya angkut melalui laut.
·
Kurangnya
tenaga kerja yang dirasakan telah mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi didaerah yang disebabkan karena pertumbuhan industri yang lamban.
2. Struktur Ekonomi Ekspor
Salah satu petunjuk mengenai perkembangan ekonomi
Indonesia adalah penampilan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagian besar sumber penerimaan negara berasal dari
perdagangan luar negeri (ekspor) MIGAS yang memegang peranan besar dari
keseluruhan penerimaan dalam negeri, rata rata 65%. Dari gambaran APBN serta
neraca perdagangan yang menunjukkan peranan
baik sebagai sumber pendapatan dalam negeri, maupun sebagai sumber devisa
negara, ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian Indonesia bersifat struktur
ekonomi ekspor.
Suatu negara yang mempunyai struktur ekonomi ekspor
seperti Indonesia sangat terpengaruh oleh maju/mundurnya ekspor. Keadaan ini
dengan sendirinya akan mempengaruhi pola kemampuan untuk mengimpor, artinya
bila ekspor dalam bentuk devisa meningkat, ini berarti kemampuan iimpor akan
meningkat, berarti devisa hasil ekspor berkurang, hal ini akan mengakibatkan
kemampuan impor berkuran.
Sebagaimana diketahui bahwa, impor
Indonesia terdiri dari :
a. Barang Konsumsi (Sandang Pangan
serta barang konsumsi lain untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat)
b. Bahan baku/penolong untuk industry
dalam negeri
c. Barang modal seperti peralatan
pabrik, dsb.
Dari jenis barang impor yang diperlukan tersebut, akan
dirasakan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi dalam negeri, bila kemampuan
impor berkurang sebagai akibat berkurangnya pendapatan dari ekspor yang
disebabkan karena berkurangnya /turunnya kemampuan ekspor, ini berarti pula
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan terpengaruh. Dari apa yang
telah diuraikan, menunjukkan bahwa suatu negara perekonomiannya sangat
menggantungkan dari pada perdagangan luar negeri seperti Indonesia adalah peka
terhadap perkembangan ekonomi dunia.
3. Sumber Daya Manusia
Tiga masalah pokok yang dihadapi
Indonesia dalam sumber daya manusia sebagai berikut :
a. Pertumbuhan yang cukup tinggi,
ditandai dengan besarnya jumlah penduduk
b. Penyebaran yang kurang merata
c. Kurang seimbangnya struktur umur
penduduk, yang ditandai dengan besarnya jumlah penduduk berusia muda serta mutu
/kualitas penduduk yang relatif rendah.
Sistem pendidikan di Indonesia masih bersifat umum,
belum disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan, yaitu sistem pendidikan yang
dapat dengan cepat menghasilkan tenaga terampil/tenaga ahli yang dapat
meningkatkan produktivitas, kreativitas, mutu dan efisiensi kerja. Jumlah
penduduk Indonesia yang tergolong muda yang memerlukan pendidikan, masih cukup
besar jumlahnya. Untuk mengatasi hal tersebut dalam rangka memenuhi tuntutan
pembangunan, langkah-langkah yang telah dan sedang ditempuh Pemerintah sesuai
GBHN, antara lain sebagai berikut :
- Menitik beratkan pembangunan pendidikan pada peningkatan mutu dan perluasan pendidikan dasar dalam rangka mewujudkan dan menetapkan pelaksanaan wajib belajar (tingkat SD usia 7-12 tahun), serta meningkatkan perluasan kesempatan belajar pada tingkat pendidikan menengah (tingkat menengah pertama usia 13-15 tahun), pendidikan menengah tingkat atas (usia 16-18 tahun), pendidikan tinggi (19-24 tahun)
- Dalam rangka memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan usaha penyediaan fasilitas pendidikan terus dilanjutkan Pemerintah untuk menampung anak-anak usia sekolah. Usaha Pemerintah ini tercermin dalam APBN yang menunjukkan peningkatan anggaran dalam sektor pendidikan.
- Menyesuaikan sistem pendidikan dengan kebutuhan pembangunan disegala bidang, seperti: memperluas sarana latihan dan politeknik, dalam rangka mempercepat terpenuhinya kebutuhan tenaga-tenaga yang cakap dan trampil bagi pembangunan diberbagai bidang.
- Landasan Hukum Perekonomian Indonesia.
Salah satu pokok pikiran yang terkandung dalam
"pembukuaan"UUD 1945" adalah "Negara hendak mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat" Keadilan sosial yang mencerminkan sila ke lima
Pancasila ini mrengandung dua makna.
1. Sebagai prinsip pembagian pendapatan
yang adil
Yang dikejar disini bukan saja
"masyarakat yang adil dalam pembagian pendapatan "tetapi juga"
masyarakat yang makmur". Ini berarti bahwa tingkat pertumbuhan dari
pendapatan nasional harus juga meningkat.
2. Prinsip demokrasi ekonomi
Prinsip ekonomi tercermin dalam
Pasal 33 ayat(1) UUD 1945 sebagai berikut:
"Perekonomian disusun sebagai
usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan "
Di dalam Penjelasan UUD 1945 antara
lain:
"Produksi dikerjakan oleh
semua,untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota
masyarakat". Jadi disini yang ditekankan adalah kemakmuran masyarakat, bukan
kemakmuran seorang-seorang. Dari dua makna yang terkandung dalam keadilan sosial
tersebut menunjukkan bahwa, kemakmuran masyarakat akan terwujud bila tingkat pertumbuhan
dari pendapatan nasional meningkat. Selanjutnya untuk meningkatkan pertumbuhan dari pendapatan nasional diperlukan
pembangunan dan agar tujuan pembangunan tersebut mencapai sasarannya, maka
perlu adanya suatu strategi dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Strategi
yang dimaksud disini adalah Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dalam
Sidang Umum MPR Tahun 1973 telah ditetapkan sebgai Strategi Pembangunan
Nasional (TAP MPR Nomor IV/MPR1973). Berdasarkan apa yang telah ditetapkan
dalam GBHN sebagai strategi pembangunan nasional, perwujudan cita-cita bangsa
Indonesia akan dicapai dalam jangka panjang yang pelaksanaannya akan ditempuh
secara bertahap dalam waktu 5 tahun melalui program pembangunan yang dituangkan
dalam REPELITA.